Jumat, 15 Maret 2013

REDISTRIBUSI ASET MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN

Oleh Ustadz Yusuf Mansur atas izin Allah

Duit kecil, rame-rame beli barang BESAR.
Ini lah konsep Re-Distribusi Aset.

Bismillaahirrahmaanirrahiim, dengan memohon izin Allah seraya berharap Ridha, Rahmat, dan Perkenan serta Pertolongan-Nya... Saya mendorong ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang dipegang langsung oleh rakyat. Selama ini kan ekonomi dikendalikan oleh pengambil keputusan, bank, pemerintah, dan bahkan orang per orang, atau lembaga. Kita bersatu, tapi bersatunya kita, seperti bukan untuk kita, melainkan untuk orang lain. Contoh: Ada potensi lahan sawit. Seorang kepala daerah memanggil pengusaha, berdiskusi dengan seorang pengusaha, atau sebaliknya, pengusaha tersebut yang berdiskusi dengan kepala daerah. Lalu diputuskanlah untuk mengelola lahan sawit, dari sebelum tanam sampai jadi pengolahan kelapa sawit.

Nah, terjadi peristiwa lazim yang merupakan ketidakutuhan pembelaan dan kebaikan informasi. Seorang Kepala Daerah seyogyanya membawa kepentingan total dari masyarakatnya, daerahnya. Total. Semua. Tapi tidak sedikit yang saya sebut ketidakutuhan pembelaan dan kebaikan informasi. Apa itu peristiwanya? Potensi, peluang, kesempatan, membuka lahan sawit, harusnya menjadi maslahat dan manfaat buat semua. (Insya Allah saya masih baik sangka, husnudzdzan, kepada semua orang, termasuk kepala-kepala daerah dan pengusaha-pengusaha. Jika ada sebagiannya yang membawa kepentingan pribadi, saya mengingatkan dan mendoakan). Sebisa-bisanya dari a a/d z sudah dipikirkan untuk tidak hanya menjadi kepentingan satu dua orang, satu dua kelompok.

Saya ilustrasikan. Berbekal surat keputusan kepala daerah tersebut, pengusaha sawit yang diundang ini mengajukan pembiayaan ke bank. Banknya pun bank daerah atau bank nasional cabang daerah. Daerah mana? Ya daerah di mana sawit itu bakal ditanam. Pengajuan disetujui, dikucurkan, digelontorkan. Atau bahkan pengusaha ini sudah duluan punya bank, he he he.

Sampai sini, harusnya kita berkerenyit.

Saya sih sebenernya tidak mengerti apa-apa tentang ekonomi. Tapi yang saya pahami adalah: Bank yang mengucurkan itu adalah sekumpulan masyarakat yang menabung di bank tersebut. Jadi duit sekumpulan itulah yang dikucurkan ke pengusaha sawit itu. Kira-kira begitu. Kalau yang digunakan adalah bank daerah atau bank nasional tapi cabang daerah, itu artinya, uang tabungan masyarakat daerah itu yang dikucurkan untuk membiayai proyek tersebut. Padahal, kepemilikan atas potensi dan peluang usaha sawit, aset tanah, usaha, dan hasilnya, bagi masyarakat penabung diberi sedikit sekali. Yakni di atas kertas “hanya” selama pembiayaan atas usaha tersebut terjadi.

Tabungan biasa, kira2 2% per tahun. Deposito, 4-5% per tahun. Dan setelah pengusaha sawit itu melunasi, masyarakat penabung tersebut, ya tidak punya hak apa-apa atas sawit tersebut.

Menurut saya, harusnya tidak begitu. Pengusaha itu harusnya dijadikan mitra saja. Kepemilikannya biar saja tetap ada di masyarakat sana biar masyarakat ikutan memiliki. Sebab jangan-jangan nanti malahan \"diusir\" dengan alasan ekonomi, yang ndilalah sah dan legal yaitu dengan dibeli. Kalau tanah sudah dibeli, ya silahkan masyarakat pergi. Kalaupun mau, ya judulnya: Mempekerjakan pemilik tanah dan masyarakat.

Insya Allah sih, masyarakat senang-senang saja. Dapat duit dari tanahnya, dan kemudian bisa bekerja. Taaapppiiii, entahlah. Koq saya merasa kurang sreg aja. Mestinya sebagai Kepala Daerah, bisa memperjuangkan kepentingan yang lebih dari itu. Dan dari sisi pengusaha, pun harusnya bisa berbuat lebih dari itu. Bukan sekedar beli, membebaskan lahan, dan menanami sawit. Sementara masyarakat? Ditinggal. Dijadikan obyek pembelian lahan dan atau “sekedar” bekerja.

Karena itu, di berbagai kesempatan, saya sangat mendukung upaya-upaya kawan-kawan pengusaha yang menyertakan karyawannya, sebagai pemilik saham juga. Seberapanya, dibagi lah karyawan-karyawannya, supaya juga merasa memiliki. Dan bisa koq diatur sebaik-baiknya. Misal, karyawan yang sudah menempuh masa kerja sekian tahun, baru diberikan porsi saham. Bila kemudian karyawan bertanya, darimana duit saya buat beli saham? Nah ini tugas pengusaha mengawinkan pemilik dana atau pengelola dana (bank atau lembaga pembiayaan) dengan karyawan tersebut. Sehingga karyawan-karyawan itu bisa memiliki dana untuk membeli saham. Kemudian duit buat bayar angsurannya dari potong gaji, pembagian keuntungan atau dari potensi lain.

Dengan konsep PatunganUsaha, saya seperti mengembalikan potensi, peluang, aset, usaha, kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Dan bisa koq, dengan tetap melibatkan bank, lembaga pembiayaan, dan pengusaha terkait. Sebab biar gimana, bank tersebut, ya bank milik orang Indonesia, beda daerah saja. Pengusaha juga begitu. Orang Indonesia juga. Dan di balik bank dan pengusaha, ya ada orang Indonesia juga. (Dikecualikan bank nya, bank asing, atau dimiliki oleh asing, dan pengusahanya, pengusaha asing. Kalo yang terakhir ini, ya lebih baik diwassalamin aja, he he he. Cari yang Indonesia lah. Apalagi bila kemudian pengusahanya, pengusaha lokal, pengusaha daerah, dengan tetap berazaskan keprofesionalan, tentu saja).

Dari contoh usaha yang saya contohkan, sawit ini misalnya, dikembalikan seluruh potensinya ke rakyat. Bukan hanya potensi lapangan pekerjaan.
Apa susahnya seorang kepala daerah misalnya duduk bareng bukan hanya dengan pengusaha, tapi juga dengan bank. Lalu memberi bank tersebut data pegawai negeri, tetap dan honorer yang ada di daerahnya.  Ditambah data guru-guru  dan data TNI Polri yang ada di daerahnya, serta data-data lain yang sekiranya bisa diberikan kredit setiap kepala dari potensi orang yang bisa dibiayai. Lalu bank memberikan kredit itu, untuk pembiayaan proyek sawit tersebut. Pengelolanya, adalah pengusaha itu. Sistemnya, bagi hasil. Keren dah tuh. Dengan evaluasi, kontrol, dan visi misi, yakni niat yang tulus dan profesional, ini akan lebih dari sekedar masyarakat menabung, lalu tabungannya dipake untuk ngasih kredit ke pengusaha. Atau bukan hanya bekerja yang mana kita sama tahu, kalau “hanya” bekerja, ya habis buat makan dan kebutuhan hidup saja. Belom signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Industri seputar sawit pun, bisa kemudian dipikirin dan diolah dengan cara yang sama. Misalnya pengolahan. Pengolahan Kelapa Sawit ini bisnis enak. Bisnis bagus. Semua kebun pasti butuh pengolahan sawit. Nah, kan untuk membangunnya, bisa dengan skema ekonomi kerakyatan lagi. Dengan konsep Re-distribusi Aset, maka pabrik pengolahan kelapa sawit bisa didirikan dengan modal dari masyarakat juga. Sekali lagi, tetap bisa bekerjasama dengan bank, dan pengusaha, sebagai lembaga pembiayaan dan pengusaha sebagai operator atau mitra pengelola.

Subhaanallaah dah. Peluang usaha, kesempatan, peluang, bisa dinikmati banyak pihak. Tidak timbul kesenjangan, dan banyak orang jadi merasa memiliki sehingga timbul suasana aman dan kondusif.

Saya belum kasih contoh lain yang banyak dan lazim terjadi di Indonesia.

Ekonomi kapitalis memang tidak menjadikan semua pihak menjadi sama atau setara. Sama banget sih ya engga lah. Boleh kita sebut: Setara. Ekonomi kapitalis akan berusaha menjadikan selain pemodal, sepertinya, sebagai obyek saja. Pokoknya, selain pemodal, yang lain, obyek. Bukan subyek. Termasuk pekerjanya, customernya, obyek.

Beda dengan ekonomi Islam.

Saya kasih contoh ya. Orang punya tanah. Lalu ia bangun kontrakan. 1 atau 2 pintu misalnya. Lalu kemudian setelah orang ngontrak, ia pengen jual itu kontrakan. Bisa? Ga bisa. Ekonomi kapitalis akan mencoba mencari sela. Misalnya, ada ga surat perjanjiannya? Kalo ga ada yang spesifik melarang untuk menjual, ya jual saja. Ekonomi Islam ga begini.

Pertama, tawarin dulu ke pengontrak, mau ga memiliki kontrakan ini. Kesempatan memiliki ini ditawarin dulu ke pengontrak.

Lihat logika ini. Jika kemudian pemilik lahan, pemilik potensi, termasuk karyawan dan customer, ditawarkan? Subhaanallaah kan? Indah.

Pemilik kontrakan menawarkan dulu ke pengontrak, mau ga memiliki kontrakan ini? Terjadilah mungkin dialog. Bla bla bla dah. Lalu pengontrak bilang, saya ga ada duit. Nah, baru deh izin untuk menawarkan ke yang lain.

Lihat ya. Izin. It’s the beauty of Islam. Izin. Segitu padahal pemilik punya lahannya, punya sertifikat dan IMB nya. Tetap izin. Sebab menyangkut kenyamanan, ketentraman, si pengontrak. Barangkali di situ ia udah kerasan, anaknya udah ada tempat main, udah keburu sekolah, sementara kalo pindah, repot. Atau dengan alasan lain. Singkatnya, dia ga bisa beli, tapi ga mau keluar.

Islam kemudian mengajarkan musyawarah. Islam ini agama solusi. Carilah solusinya. Insya Allah ketemu. Misalkan, cari pembeli yang bisa mengizinkan pengontrak tetap di sana selama masa kontrak. Kasih benefit ke pembeli, misalnya juga dengan memotong biaya kontrak menjadi punya pembeli baru. Atau pengontrak difasilitasin pindah. Mulai dari biaya pindah, biaya angkut, dan lain-lain, semacam kompensasi lebih.

Inilah yang saya maksud dengan Ekonomi Kerakyatan. Bukan hanya sah, dan legal. Tapi luhur, berakhlak, memperhatikan nasib orang lain, memperjuangkan nasib orang lain, ga mikirin diri sendiri, dan menebar banyak manfaat dan memperbesarnya.

Ok, saya contohin lagi ya di 1-2 industri atau usaha lain.

Misalnya di bisnis transportasi udara. Maskapai penerbangan. Kita coba lihat, ada ga pengusaha yang menawarkan langsung kepemilikan pesawatnya, atau usahanya, kepada masyarakat? Langsung loh ya. Saya ga ngerti persahaman, he he he, bursa saham, yang katanya itu juga sama dengan menawarkan ke masyarakat. Saya ga paham. Otak saya, sementara hanya sampai ke konsep PatunganUsaha, he he he. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, dan kearifan saya. Aamiin.

Seingat saya, belum ada tuh penawaran langsung dari maskapai. Kalaupun ada, mekanismenya masyarakat ga paham. Akhirnya jauh lagi masyarakat memiliki maskapai tersebut. Atau memiliki pesawat tersebut. Saya ini pelanggan transportasi udara, sering menggunakan pesawat. Ga pernah tuh ditawarin saham untuk ikutan beli. Lagian siapa juga ya saya? Saya rindu banget tuh, ditawarin. “Pak, ke Jogja ya? Tiketnya 600rb. Pak, ada penawaran nih. Rute Jkt-Jogja, lagi mau beli pesawat baru. Mau ikutan ga? Sahamnya 100rb per lembar? Bapak mau? Ikutan punya pesawat loh?” Nah, yang kayak gini, ga pernah.

Sekali lagi, karena kedangkalan ilmu saya, saya ga mengenal dan ga ngerti mekanisme Bursa saham, IPO, yang menurut saya, untuk kalangan masyarakat seperti saya, jauh dan susah buat paham. He he he, the loser ya?

Akibatnya apa? Akibatnya potensi pelanggan, pemakai, pengguna, pesawat terbang, ga juga dilirik untuk ditingkatkan bukan sebagai customer saja. Tapi sebagai owner.

Nih coba ya... Tahu ga, berapa jamaah umrah setiap tahun? Pastinya jamaah umrah itu pake pesawat, iya kan? Diprediksi bisa 600rb per tahun hingga 1 juta.

Nah, apa yang Saudara bayangkan dengan jumlah jamaah umrah sebanyak itu?

Kalau Saudara berpikir sama dengan saya, mestinya, setelah penyelenggaraan umrah, bertahun-tahun, ya jamaah umrah punya lah pesawat sendiri. Tetap tidak meninggalkan pengusaha pesawat dan perusahaan pesawat. Mereka tetap yang punya izin koq sementara ini, yang punya segala teori dan aplikasi. Tapi kan boleh dong konsep ekonomi sama-sama ini juga diterapkan.

Sekali lagi saya sampaikan. Sebab ekonomi nya bukan ekonomi berbasis masyarakat, berbasis rakyat, maka rakyat dalam hal ini jamaah umrah, ya duduk sebagai passenger saja.

1 juta jamaah umrah setiap tahun loh. Tapi jamaah umrah itu tidak punya apa-apa. Boro-boro pesawat, wong lounge executive for umrah  saja tidak ada, tidak punya. Padahal duitnya 12 sampe 20T setiap tahun dari jamaah umrah saja (hitungan global/kasar, dengan rate umrah per orang, Rp. 20jt). Lihat tuh jamaah umrah, kayak di terminal bus, he he he. Kayak di stasiun kereta. Apalagi kalau pesawatnya delay, wuaaaahhh... Ada yang leye-leye di lantai, sampe ada yang tiduran, beralaskan tas mereka. Di lantai. Kasihan loh. Ini jamaah umrah. Tamunya Allah. Tapi ga di-upgrade statutanya.

Bus umrah ga ada, haltenya juga ga ada, kursinya juga ga ada. Ucapan selamat juga ga ada tuh. Kali, namanya mereka pelanggan spesial, yang kalau sudah berangkat, bukan 1-2 orang, tapi langsung FULL 1 pesawat. Ga ada juga tuh ucapan selamat layaknya penumpang penting. Ga ada.

He he he, curhat ya? Curcol ini namanya, ha ha ha.

Jamaah haji juga begitu. Dengan jumlah 200ribuan setiap tahun, dan sudah bayar di muka untuk sekian tahun ke depan. Tapi punya apa? Tidak punya apa-apa. Dan tentu saja jumlahnya bukan 200rb-an. Sebab sekian tahun ke depan, jamaah juga sudah nge-book, bayar seat di depan untuk dapet quota.

Padahal kalau dikelola dengan benar dan baik, jamaah haji dan umrah, bukan hanya punya pesawat, tapi juga akan punya hotel sendiri, baik di Indonesia maupun di Mekkah, Madinah dan Jeddah.

Bahkan, duit dari 1 juta jamaah umrah setiap tahun,  juga dari jamaah haji, bisa juga untuk membeli perusahaan maskapai penerbangan swasta di Indonesia dan manca negara, untuk jadi asetnya dan usahanya jamaah haji dan umrah itu sendiri.

1 juta jamaah loh...Bayangkan. Dikali 20jt? Setiap tahun Rp 20 Triliun. Itu potensi dana yang mengendap di bank. Digerakkan oleh bank. Bagus sih, untuk ekonomi Indonesia juga. Taaapppiii, ya sekali lagi, entahlah. Ini pemikiran saya aja koq. YMnomic, he he he.

Saya sering bilang, pesawat berbadan besar saja, seperti AirBus 380, harganya ga sampe 2T. Itu kalo beli cash. Kalo pake skema bank? Yang bayar jamaah umrah? Wuah, bisa beli langsung 10 tuh. Pemerintah, dalam hal ini, maskapai penerbangan plat merah, ga usah nyewa untuk jamaah haji, yang memang lazimnya, nyewa. Ga usah. Ngapain nyewa, wong duit banyak. Aneh, he he he.

Alhamdulillaah sih, semua gerakan ekonomi oleh Islam, dinilai ibadah. Yakni ketika kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Nabung pun keren karena bisa memberi manfaat kepada yang lain dan bisa menggerakkan roda ekonomi. Tapi ya terasa sekali aroma: \"kapan masyarakat punyanya?\"

Aroma yang terasa sekarang adalah masyarakat terus menerus dikondisikan sbg pengguna, pemakai, konsumen. Tidak dikasih kesempatan untuk punya.

Maskapai penerbangan nasional yang kita miliki, dengan 17jt penumpang setiap tahun, sesungguhnya itu potensi modal. Para penumpang mbok ya dikasih kesempatan. Dikasih tahu, dibimbing, dan diarahkan untuk ikut punya. Ya barang 1-2 pesawat. Tapi kan serombongan besar yang namanya penumpang setiap tahun, hanya dijadikan komoditi. Hanya didudukkan sebagai konsumen, pelanggan. Tidak lebih.

Kalau saya jabarin, banyak sekali. Sampai ke sektor-sektor properti, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, mall, dan lain sebagainya. Masyarakat? Hanya sebagai yang perlu dan yang butuh, akan itu semua, sehari-hari. Akhirnya yang pinter ya pinter, yang kaya ya kaya. Sementara yang bodoh? Seakan-akan tidak punya yang pinter untuk diikutkan jadi pinter. Yang miskin, seakan-akan dibiarkan jadi miskin.

Ini melengkapi artikel2 lain di web www.patunganusaha.com dan www.patunganaset.com. Kiranya coba dipelajari seluruh artikel tersebut, dan ceramah-ceramah tentang ekonomi kerakyatan tersebut. Supaya kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat banyak, bukan segelintir orang.

Sebenarnya, jika pengelolaan akan aset daerah, aset negara, dengan segala potensinya, peluangnya, kesempatannya, harapannya, dilakukan dengan benar, lurus, lempeng, ga ada korupsi sama sekali, sama sekali, maka sebenarnya kembali ke rakyatnya luar biasa. Tapi masyaAllah, masyarakat sudah hampir kehilangan kepercayaannya juga. Sampai-sampai masyarakat sudah tidak mampu dan mungkin tidak mau lagi, sebagiannya, berpikir jernih. Semua masyarakat terbawa-bawa mikir instan. MaasyaaAllah. Tujuan negara dan daerah dibentuk, dijalankan, adalah untuk mewakili masyarakat dan membawa serta memperjuangkan kepentingan daerah dan negara, dan itu artinya ya masyarakat kebanyakan. Tapi lagi-lagi praktek yang kita lihat, masyarakat tidak dibela tetapi dijadikan komoditi! Ampun dah. Belum lagi perilaku menyimpang soal korupsi, soal perempuan, soal akhlak, dan akhirnya menjadi titik rawan tidak adanya pembelaan dan penjagaan itu.

Segala potensi yang dilihat yang ada di daerah, di negara, di masyarakat, akhirnya ditukar dengan kemaksiatan dan dosa yang dbiayai dan terbiayai dari menjual atau bahasa halusnya: tidak mewakili masyarakat. Mewakili nafsu pribadi, atau kelompok2 tertentu. Na\'uudzu billaah.

Djakarta tempoe doeloe dan pinggiran Jakarta atau daerah penyangga Jakarta adalah contoh nyata tidak dibelanya hak masyarakat dari sisi potensi futuristik. Andai dulu hak masyarakat dibela, dijaga, dipertahankan, diperjuangkan, maka niscaya pemilik2 lahan yang lama, yang dulu, sampai sekarang masih menikmati progress pembangunan kotanya, daerahnya, negaranya. Tapi kemana mereka ini sekarang? Tidak karuan pecahnya. Sebab mereka tidak dibela padahal tau kotanya, daerahnya, negaranya, akan berkembang. Mbok harusnya didudukkan bareng semua pengusaha-pengusaha  itu zaman dulunya. Kasih tahu, jangan hanya beli tanah masyarakat ya, dengan harga semurah-murahnya, meski dengan cara yang halal dan legal secara ekonomi. Mbok ya diajak pinter, diajak punya. Supaya mereka tetap memiliki dan menikmati tanah itu di kemudian harinya. Tapi apa yang terjadi? Karena tahu potensinya, maka yang tahu dan menguasai, baik dari sisi penguasa maupun pengusaha, justru sama-sama \"mengambil\" atau \"me!
 ngusir\" pemilik2 lahan, dengan alasan ekonomi yang nampak halal dan legal tersebut. Wallaahu a\'lam.

Apa solusinya? Saya pun ga paham, he he he. Ini mah curhatannya seorang anak bangsa yang bodoh, yang ketika kecil kehilangan buanyak kawan-kawan sebab tanahnya dijual atau terjual. (Atau diambil? Dengan alasan ekonomi tadi? Yang bahkan tidak sedikit dengan alasan untuk kemajuan negara dan bangsa), yang padahal ujung2nya untuk segelintir orang lagi saja.

Karena tidak paham, maka saya mengambil langkah kecil aja dulu. Yakni langkah memulai. Ya mulai saja. Mulai mikir dan bergerak. 1-2 aset, 1-2 peluang usaha, diambil. Lalu dipaparkan ke masyarakat. Begini dan begitu. Ditawarkanlah masyarakat sbg yang berperan aktif untuk ikut memiliki dan mengelola.

Yang paling kelihatan adalah hotel dan apartemen. PatunganUsaha yang awal ini, dikonsentrasikan untuk membeli tanah dan membangun hotel dan apartemen. Masyarakat kami tawari bukan hanya menabung tetapi ikut jadi owner. Untuk proyek pertama ini, ditawarkan 12jt per lembarnya. InsyaAllah dana ini dipakai untuk pembiayan take-over 2 tower hotel, dengan 300 kamar, masing2 tower, 12 lantai. Dengan 12jt itu, mereka sudah ikutan jadi owner. Tidak seperti saat ini. Mereka menabung di bank, that\'s it. Lalu bank seperti yang saya kasih tahu di awal, membiayai pengusaha hotel dan apartemen. Begitu lunas kreditnya, maka masyarakat ya tetap saja jadi penabung. Apa yang didapat dari masyarakat? Pertama, kami tawarkan keuntungan bagi hasil sekitar 8% pertahun dari investasi. Ini lebih besar dari bank. Dan mereka ikut memiliki. Memiliki bagaimana? 10 tahun kemudian, dengan skema asuransi, insyaAllah investasi mereka, dikembalikan dengan ilustrasi cashback 100%.

Setelah 10 tahun tersebut? Setelah cashback tersebut? Di sini tambah kelihatan bedanya. Masyarakat yang ikutan PatunganUsaha, tetap mendapatkan returnnya tersebut. Padahal sudah dikembalikan. Ini mirip setelah pengusaha pada lunas kreditnya. Tapi masyarakat patunganusaha, tidak selesai sampai di sini. Mereka tetap menjadi pemilik.

Dan masyaAllahnya, dengan okupansi 60% itu saja, setelah dikeluarkan bagi hasil, dll., hotel dan apartemen itu masih punya 84M sebagai keuntungan dalam 10 tahun.

Sampai sini, saya mengambil alih. Yang mestinya dikembalikan ke pemegang patunganusaha, ini yang saya minta. \"Cukupkan saja dengan bagi hasil tahunan. Keuntungan yang ini, untuk sedekah bagi pembibitan penghafal al Qur\'an.\"

Bayangkan jika okupansinya sampe 100%? Sedang kita tahu, kebutuhan akan hotel dan apartemen, tinggi sekali. Khususnya di daerah sekitar bandara.

Maka itu bisa didapat dana sedekah, ya kira2 150 miliaran. MasyaAllah. Masyarakat senang, dapat bagi hasil tahunan, 10 tahun dikembalikan insyaAllah 100%, tahun-tahun seterusnya tetap dapat bagi hasil,  dan bisa sedekah besar. Daaaaaannnn, asetnya, tetap jadi milik bersama. Jika dinyatakan dijual, maka dibagi rata. Subhaanallaah. Padahal harga aset di sekitaran bandara dan di mana saja, cenderung naik, dan naiknya gila2an.

Pembagian keuntungan juga bisa koq dibuat syariah. Misalkan dengan menetapkan sekian persen pembagiannya dari keuntungannya untuk para pemodal.

Bila ini beres, maka insyaAllah saya akan dorong masyarakat untuk patunganusaha pesawat, bandara, rumah sakit, perkantoran, pasar, mall, pabrik, rest area, pendidikan, dll. Mudah-mudahan saya kelak dibantu sama yang pintar, yang lebih mengerti, yang pada sevisi semisi. Semua atas izin Allah.


Wallaahu a\'lam.

0 komentar:

Posting Komentar