Kamis, 11 Oktober 2012

zakat untuk keberpihakan


Dalam Al-Qur’an, “Zakat” dan sholat kerap disebut bersamaan. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Secara berulang-ulang kalimat ini ditegaskan tak kurang dari 32 kali, pada 19 Surat dalam Al-Qur’an.''

Jika  dicermati, perintah Allah itu mengandung dua ajaran sekaligus, yakni shalat bermakna ajaran tauhid, sedang zakat bermakna sosial.

Pada perintah pertama, memberi pengertian kepada kita agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang cinta keadilan dan kedamaian. Sedangkan pada perintah kedua memberi pengertian bahwa setelah bersaksi tentang tauhid, seorang mukmin harus meneguhkan kesaksiannya untuk membela kaum dhuafa dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang kerap mengabaikan visi sosial yang ada dalam zakat. Akibatnya, nasib zakat seperti halnya nasib shalat, hanya dipahami sebagai salah satu bentuk ritus keagamaan. Pengumpulan zakat yang mestinya dikelola untuk proses pemberdayaan ekonomi ummat, hanya menjadi kegiatan santunan.
Pada zaman Nabi di Madinah, dana yang dikelola negara untuk menciptakan keadilan sosial adalah dana zakat kaum muslim dan jizyah bagi non-muslim. Zakat yang dikelola oleh negara pada saat itu, berfungsi sebagai pajak sekaligus. Jadi tidak ada pemisahan antara pajak dan zakat sebagaimana yang kini dibebankan kepada umat Islam di Indonesia.

Karena zakat dikelola oleh negara di mana kedudukan dan fungsinya sama dengan pajak pada zaman modern saat ini, maka sebagai amil, negara harus menjiwai semangat ayat 60 surat At-Taubah, “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengelolaan zakat atau pajak harus menempatkan kepentingan kaum dhuafa sebagai prioritas kebijakan. Sementara itu, para pembayar zakat (muzakki) juga tidak boleh hanya sekadar berdiam diri, tapi harus berpartisipasi aktif mengamati proses penyaluran dana yang ditunaikan. Sudah sampaikah zakat yang dikeluarkan kepada para mustadhafin yang benar-benar membutuhkan?

Jadi setiap orang setelah membayar zakat, tugas sosial yang harus dijalankannya adalah menjadi pejuang keadilan, dengan jalan melakukan kontrol terhadap Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam skala Indonesia, muzakki wajib melakukan kontrol terhadap organisasi pengelola zakat, LAZ maupun BAZ untuk tahu apakah pendayagunaan zakatnya sudah tepat. Selain itu Muzakki juga dituntut untuk mendampingi kaum lemah secara berkelanjutan. Care

0 komentar:

Posting Komentar